Kota Kuala Kapuas dibangun jauh
sebelum adanya Ibukota Propinsi
Kalimantan Tengah (Palangka Raya)
. Kabupaten Kapuas adalah salah
satu dari kabupaten otonom eks
daerah Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin yang termasuk
dalam wilayah Karesidenan
Kalimantan Selatan. Suku Dayak
Ngaju merupakan penduduk asli
Kabupaten Kapuas. Menurut penuturan pusaka “Tetek Tatum”, nenek moyang suku Dayak Ngaju pada mulanya bermukim di
sekitar Pegunungan Schwaner di
Sentral Kalimantan. Barulah pada
perkembangan berikutnya suku
Dayak Ngaju bermukim dan
menyebar di sepanjang tepi Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan. Pemukiman betang di Sungei Pasah,
merupakan satu-satunya bukti
sejarah di Kota Kuala Kapuas yang
masih ada. Tahun 1806 dijadikan
sebagai tonggak sejarah berdirinya
Kota Kuala Kapuas. Pada bulan Oktober 1835, 29 tahun
setelah pemukiman betang
dibangun, Belanda datang
menginjakkan kaki untuk pertama
kalinya di bumi Kapuas, dipimpin
oleh Zacharias Hartman, seorang pegawai Binnenlandsch Bestuur
(Pangrehpraja). Ia mulai melakukan
perjalanan kerja dengan perahu
dayung menjelajah Sungai Kapuas
Murung dan Sungai Kapuas sampai
Jangkang dengan ditemani penunjuk jalan. Perang Banjarmasin yang terjadi
pada 1859 – 1863 mengakibatkan hancurnya Palingkai yang dianggap
oleh Belanda sebagai sarang
pemberontak. Pada tanggal 16 Juni
1859 pasukan Belanda dibawah
pimpinan Kapten Marinir Van
Hasselt dengan menggunakan dua buah kapal perang menyerang dan
membumihanguskan Palingkai.
Perang Banjarmasin berakhir tahun
1863, Kerajaan Banjar dihapus dan
digabungkan ke dalam Gubernemen
Hindia Belanda. Perang berlanjut dengan Perang Barito (1865-1905),
perlawanan bersenjata di sekitar
Kuala Kapuas (1859-1860), Perang
Tewah (1885-1886) yang meletus di
kawasan Kahayan Hulu. Dalam rangka mengawasi lalu lintas
perairan di kawasan Kapuas, pada
bulan Pebruari 1860 Belanda
membangun benteng (fort) di
Ujung Murung (sekitar rumah
jabatan Bupati Kapuas sekarang), tempat tersebut dinamakan Kuala
Kapuas. Nama Kuala Kapuas diambil
dari bahasa Dayak Ngaju, bahasa
yang digunakan penduduk
setempat yang menyebut daerah
itu sebagai Tumbang Kapuas. Belanda mengangkat seorang
pejabat di daerah ini dalam pangkat
Gezaghebber (Pemangku Kuasa)
yang bernama Broers merangkap
sebagai Komandan Benteng.
Temanggung Nikodemus Ambu atau Temanggung Nikodemus
Jayanegara ditunjuk sebagai Kepala
Distrik. Bulan Maret 1863
Temanggung Nikodemus
Jayanegara membangun Betang di
Hampatung. Kekuasaan Belanda di Kalimantan
telah mantap pada tahun 1946.
Daerah Kapuas dimekarkan
membentuk Onderdistrik Kapuas
Hilir beribukota Kuala Kapuas,
Onderdistrik Kapuas Barat beribukota Mandomai, Onderdistrik
Kapuas Tengah beribukota Pujon,
Onderdistrik Kahayan Tengah
beribukota Pahandut, Onderdistrik
Kahayan Hilir beribukota Pulang
Pisau dan Onderdistrik Kahayan Hulu beribukota Tewah. Pada tanggal 27 Desember 1946 di
Banjarmasin terbentuk Dewan
Daerah Dayak Besar, suatu Badan
Pemerintahan Daerah yang meliputi
Afdeling Kapuas Barito atas dasar
Zeltbestuur Regeling (Peraturan Swapraja) tahun 1938 dan sebagai
ketua adalah Groveneld (eks
Asisten Residen), Wakil Ketua
Raden Cyrillus Kesranegara dan
Sekretaris Mahir Mahar. Dewan ini
merupakan dewan pertama yang terbentuk di Kalimantan. Pada
tanggal 14 April 1959 atas dasar
tuntutan rakyat dan keyakinan
sendiri, Dewan Daerah Dayak Besar
menentukan sikap untuk
meleburkan diri secara resmi ke dalam Negara Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni
1950 menetapkan tentang daerah-
daerah di Kalimantan yang sudah
bergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi
pemerintahannya terdiri dari enam
daerah kabupaten yaitu
Banjarmasin, Hulu Sungai, Kota
Baru, Barito, Kapuas dan
Kotawaringin serta tiga Daerah Swapraja yaitu Kutai, Berau dan
Bulungan. Akhir tahun 1950 Kepala Kantor
Persiapan Kabupaten Kapuas
Wedana F. Dehen memasuki masa
pensiun dan diserahkan kepada
Markasi (Mantan Anggota Dewan
Daerah Dayak Besar). Kemudian pada bulan Januari 1951 Markasi
diganti oleh Patih Barnstein Baboe.
Rabu 21 Maret 1951 di Kuala Kapuas
dilakukan peresmian Kabupaten
Kapuas oleh Menteri Dalam Negeri
dan sekaligus melantik para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang terdiri dari wakil Partai Politik dan
Organisasi Non-Politik dari Masyumi,
Parkindo, PNI, Muhammadiyah dan
lain-lain. Pada saat itu Bupati belum
terpilih dan sementara diserahkan
kepada Patih Barnstein Baboe selaku kepala Eksekutif. Awal Mei 1951 Raden Badrussapati diangkat selaku Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Kapuas yang
pertama , pelantikan dilaksanakan pada
tanggal 9 Mei 1951 oleh Gubernur
Murjani atas nama Menteri Dalam
Negeri. Oleh masyarakat Kabupaten
Kapuas, tanggal 21 Maret
dinyatakan sebagai hari jadi Kabupaten Kapuas yang bertepatan
dengan peresmian Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam sejarah perkembangan
pemerintahan, kehidupan
masyarakat dan pembangunan di
daerah Kabupaten Kapuas
berdasarkan Undang-undang No. 5
Tahun 2002, Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi tiga
kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas
sebagai kabupaten induk dengan 12
kecamatan, Kabupaten Pulang Pisau
dengan 6 kecamatan dan Kabupaten
Gunung Mas dengan 6 kecamatan. Pejabat yang pernah memimpin Kabupaten Kapuas sejak tahun
1951, sampai tercatat 15 orang
Bupati, 3 orang wakil Bupati.